Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam Penetapan Perkara Nomor 0049/Pdt.P/2017/Pa.Jp Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Hikmah Miraj Muttaqina, Sutisna Sutisna

Abstract


Abstract.

This study discusses the dispensation of underage marriage related to the determination of the case Number 0049/Pdt.P/ 2017/ PA.JP. The application of marriage dispensation is proposed to protect the dignity of the family from any behavior that deviates from the religious values, as well as to avoid a bigger slump. One of the age limits specified in the Marriage Law Number 1 Year 1974 Article 7 that for married men is 19 years and for women is 16 years old. This research was conducted to find out how the procedure of submitting application of marriage dispensation in Central Jakarta Religious Court and what kind of judge consideration in granting the application of marriage dispensation under age. This research uses qualitative method, the type of data used is primary data that is the determination of Central Jakarta Religious Court with Number of case 0049 Pdt.P/2017 /PA.JP. about the research data the authors obtained from interviews and literature study. The results showed that the procedure for submission of application for marriage dispensation to the Court, namely Table I, Cashier, Table II, Stipulation of Judges by the Chairman of the Court, Substitute Registrar, and Session Establishment.As for the basis of the judge's consideration law in establishing the marriage dispensation that is the relative competence of the Central Jakarta Religious Court authority, the prevailing laws and regulations, namely namely the Government Regulation Number 9 of 1975 on the explanation of the Act. Marriage Number 1 Year 1974, and Presidential Instruction Number 1 Year 1991 on Compilation of Islamic Law, and Fiqh Rule, then the basic rule of fiqh Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih And the rules of fiqh "Tasharruful imaam' ala rraa'iyati manuutun bil mashlahat" . Further legal consideration is on the basis of certainty that the woman has been pregnant out of wedlock and urged to be married soon to avoid a greater kemudharatan.

Keyword: Marital, Submissal Dispensation, Religious Court

 

 

Abstrak:

Penelitian ini membahas mengenai dispensasi nikah dibawah umur terkait dengan penetapan perkara Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.JP. Permohonan dispensasi nikah diajukan untuk melindungi martabat keluarga dari segala perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Agama, serta agar terhindar dari kemudhorotan yang lebih besar. Salah satu batas umur yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 bahwasanya bagi laki-laki usia menikah yakni 19 tahun dan bagi perempuan yakni 16 tahun. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat serta apa saja pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah dibawah umur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis data yang dipergunakan adalah data primer yaitu penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor perkara 0049 Pdt.P/2017/PA.JP, mengenai data penelitian penulis memperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan, Yakni Meja I, Kasir, Meja II, Penetapan Majelis Hakim (PMH) oleh Ketua Pengadilan, Penetapan Panitera Pengganti (PP), dan Penetapan Hari Sidang (PHS). Adapun yang menjadi dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan Dispensasi Nikah yakni kompetensi relatif kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu PP. No. 9 Tahun 1975 atas penjelasan mengenai UU. Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta Kaidah Fiqh, lalu dasar kaidah fiqh Dar’ul mafasid muqaddamun ’ala jalbil mashalih Serta kaidah fiqh “Tasharruful imaam ‘ala raa’iyati manuutun bil mashlahat”. Pertimbangan hukum selanjutnya yakni atas dasar kepastian bahwa perempuan tersebut telah hamil diluar nikah dan mendesak untuk segera dinikahkan agar terhindar dari kemudhorotan yang lebih besar.

Kata Kunci: Dispensasi, Nikah Di bawah Umur, Pengadilan Agama

Keywords


Dispensasi, Nikah Di bawah Umur, Pengadilan Agama

Full Text:

PDF

References


Ahmad, Baharuddin. Hukum Perkawinan di Indonesia, Studi Historis Metodologis, Jambi: Syari'ah Press, 2008.

Aji, Ahmad Mukri. Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.

Al-Ghifani, Abu. Badai Rumah Tangga, Bandung: Mujahid Press, 2003.

Almath, Muhammad Faiz. 1100 Hadits Terpilih, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Arto, A Mukti. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Sinarsindo Utama, 2014.

Hasil wawancara dengan ibu Dra. Hj. Isti’anah, M.H Hakim Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Jum’at 29 Desember 2017, Pukul: 09.00 WIB.

Hasil wawancara dengan ibu Hj. Suciati, SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Jum’at 29 Desember 2017, Pukul: 14.00 WIB.

Kharlie, Ahmad Tholabi. Hukum Keluarga Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, cet.1.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, 2013.

Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Tim Permata Press, 2003.

Nurshamsul, Mariyanto. Konsep Kebidanan Dalam Perspektif Sains dan Islam, Jakarta: AMP Press Imprint Al-Marwadi Prima Anggota IKAPI JAYA, 2016.

Rahman, Asjmuni A. Qa’idah-Qa’idah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyyah), Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rasyid, Sulaiman. Fiqh Islam, Jakarta: Attahiriyah, 1974.

Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Rohim, Nur. "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa" Jurnal Cita Hukum [Online], Volume 2 Number 1 (1 June 2014).

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa, 1985.

Syarifuddin, Amir. Garis-garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.

Yunus, Nur Rohim. Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.

Yunus, Nur Rohim; Sholeh, Muhammad; Susilowati, Ida. "Rekontruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara" dalam Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 4, No. 3 (2017).

Website:

Vita Blogg’s, http://nurvita-diah-rahayu.blogspot.co.id?2012?03/kaidah-fiqhiyah.html?m=1, diakses pada hari Kamis, 15 Maret 2012.

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=289021&val=7237&title=PERSEPSI%20ORANG%20TUA%20TERHADAP%20PERNIKAHAN%20DINI%20DI%20KELURAHAN%20GARUNTANGv

http://pa-lumajang..go.id/dispensasi-kawin-mengapa-pengadilan-agama-mengabukan/, (di akses pada 17 Mei 2017).

http://mhamamalmahmud.blogspot.co.id/2014/03/dispensasi-kawin.html?m=1,(di akses pada 9 Maret 2014)




DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.132

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 hikmah mi'raj

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Indexed by:


 

License

© Copyright CC BY-SA

web analytics View My Stats

Mizan, p-ISSN: 2598-974X, e-ISSN: 2598-6252