SELISIK UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DAN GRATIFIKASI DI KOTA TANGERANG SELATAN, BANTEN

Supriyadi Ahmad, Yuniati Nuraini

Abstract


Korupsi merupakan momok bagi semua bangsa di dunia. Bahkan, dapat dipastikan bahwa semua agama di dunia melarang korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (kkbi) Dalam Jaringan, korupsi “penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain”. Sedangkan gratifikasi menurut sumber yang sama adalah “pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh” Lebih luas lagi, dalam  Buku Saku KPK,  dijelaskan bahwa  gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Transparansi Internasional Indonbesia memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi. Dalam definisi ini terdapat beberapa unsur dari pengertian korupsi, yaitu menyalahgunakan kekuasaan, kekuasaan yang dipercayakan memiliki akses bisnis atau keuntungan materi dan keuntungan pribadi. AS Hornby E.V. Gatenby and H. Wakefield sebagaimana dikutip oleh Baharuddin Lopa korupsi adalah the offering and acceptimg of bibes (penawaran/pemberian dan penerimaan suap). Dikatakan juga, “corruptionis decay” , yang berarti kebusukan atau kerusakan.Sudah barang tentu yang dimaksudkan “busuk” atau “rusak” itu, ialah moral atau akhlak dari oknum yang melakukan perbuatan korupsi tersebut.

Kata Kunci: Gratifikasi, Korupsi

Keywords


Gratifikasi, Korupsi

References


omisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Buku Saku Memahami Gratifikasi, Gratifikasi Adalah Akar dari Korupsi, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2014, hal. 3.

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi diunduh hari Senin, 09 Juli 2018 pukul 12:49 wib oleh penulis utama.

Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas) dengan judul asli Confloring Corruption: Element of Nation Integrity System, by Jeremy Pope. Diringkas oleh Tjahjono EP, Jakarta: Transparancy International Indonesia, 2003, hal. 6.

Publication City/Country Oxford, The Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Oxford: United Kingdom, 2015, hal. 218.

Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2001, hal. 67.

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 11.

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, hal. 11.

Supriyadi Ahmad, “Dari Mahar Politik Hingga Mental Politik Transaksional: Kajian Komparatif Tentang Korupsi Di Era Milenial Indonesia”, diakses dari http://www.jurnalfai-aikanogor.org (Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun UIKA Bogor Vol.5 No.1, 2017) diakses pada 12 Februari 2018 pukul 20.00 wib.

Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2001, hal. 70.

Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, hal. 71.

Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hal. 23.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Buku Saku Memahami Gratifikasi, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2014), hal. 3.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Buku Saku Memahami Gratifikasi, hal. 3.

Arya Maheka, Mengenal dan Memberantas Korupsi, (Jakarta: Veteran III,tt), hal. 21.

Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, cet. Ke-I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h.109.

Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h.29.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Buku Saku Memahami Gratifikasi, h.3.

Tim Redaksi Fokus Media, Himpunan Peraturan Peundang-Undangan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Fokus Media, 2008), h.87.

Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h.29.

Kota Tangerang Selatan, “Profil Kota Tangerang Selatan” diakses tanggal 9 Maret 2018 pukul 16.30 WIB dari https://id.wikipedia.org/

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, “Faktor Meningkatnya Korupsi” diakses tanggal 5 Mei 2018 pukul.20.00 WIB https://www.tangerangselatankota.go.id/pemkot-tangerang-paparkan-rencana-aksi-pemberantasan-korupsi-terintegrasi.

Kota Tangerang Selatan, “Pemkot Tangsel Perkuat Pencegahan Korupsi” diakses tanggal 26 Aprill 2018 pukul 16.30 WIB dari https://metaonline.id/pemkot-tangsel-perkuat-pencegahan-korupsi/

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, “Upaya pencegahan KKN” diakses tanggal 5 Mei 20178 pukul.20.00 WIB http://tangerangkota.go.id/pemkot-tangerang-paparkan-rencana-aksi-pemberantasan-korupsi-terintegrasi.

Penanggulangan KKN di Tangsel, “Kerjasama KPK dengan tangsel” diakses tanggal 10 April 2018 pukul.21.00 WIB dari https://kabartangsel.com/tag/kpk/

Rosidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, Bandung, 1998), h.23.

Bagir Manan, Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia, (Jakarta : Ind-Hill Co,1992), h.54.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/Dalam Jaringan. Diakses dari https://kbbi.web.id/sosialisasi diakses pada 5 Mei 2018 pukul 20.00 wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/Dalam Jaringan. Diakses dari https://kbbi.web.id/legitimasi diakses pada 5 Mei 2018 pukul 20.00 wib.




DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.211

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Supriyadi Ahmad, Yuniati Nuraini

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.