Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Yang Belum Berbadan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam; Studi Kasus di Koperasi Paguyuban Madinah

Abstract

In the Indonesian economy, cooperatives constitute a crucial organizational form. Cooperative activities contribute to the economic success of both the cooperative's members and the surrounding community. Cooperatives as an organizational platform for mutual welfare through the conduct of business and activities in the sphere of serving the members' shared needs. This study attempts to determine how the Madinah Paguyuban Cooperative protects its clients in accordance with the Consumer Protection Act and Islamic law. This research is a normative and empirical qualitative descriptive investigation. According to the findings of this study, the Madinah Paguyuban Cooperative has not fulfilled the standards for a cooperative because it is not yet a legal company. Cooperative members who are not yet legal companies are not afforded any legal protection. As mentioned in article 3 of Law No. 8 of 1999 pertaining to consumer protection, clients require legal protection in order to feel that they are guaranteed by the law.

Keywords: Protection; law; cooperative customers

Abstrak:

Koperasi merupakan bagian tata susunan penting dalam perekonomian Indonesia. Kegiatan koperasi turut serta dalam bagian tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik untuk anggotanya maupun masyarakat sekitar. Koperasi sebagai wadah organisasi dalam kesejahteraan bersama dengan melakukan  usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah Koperasi Paguyuban Madinah ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Paguyuban Madinah belum memenuhi persyaratan koperasi dikarenakan belum berbadan hukum. Tidak ada perlindungan hukum terhadap nasabah koperasi yang belum berbadan hukum. Dibutuhkan suatu perlindungan hukum untuk para nasabah sehingga nasabah yakin dirinya terjamin oleh hukum, sebagaimana dijelaskan dalam UU No 8 tahun 1999 pasal 3 tentang perlindungan konsumen.  

Kata Kunci: Perlindungan; hukum; nasabah koperasi