Analisa Yuridis Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

Abstract

Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments raises pros and cons. The method used in this research is normative legal research. The forms of sexual violence that have become controversial in society are showing the genitals on purpose without the victim's consent; taking, recording, and/or distributing photos and/or audio and/or visual recordings of victims with sexual nuances without the victim's consent; upload a photo of the victim's body and/or personal information that is sexually nuanced without the victim's consent; disseminating information related to the victim's body and/or personal sexual nature without the victim's consent; touching, rubbing, touching, holding, hugging, kissing, and/or rubbing body parts on the victim's body without the victim's consent; and undressing the victim without the victim's consent. If there is an agreement or it is carried out on a consensual basis, then sexual acts within the university environment do not violate the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education. Prevention and handling of sexual violence in universities should be carried out with the principles of best interest for victims, justice and gender equality, equality of rights and accessibility for persons with disabilities, accountability, independence, prudence, consistency, and guarantee of non-repetition.

Keywords: College, Sexual Violence, Regulation

Abstrak

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menimbulkan pro dan kontra. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang menjadi kontroversi di masyarakat yaitu memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban; mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan korban; serta membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Apabila ada persetujuan atau dilakukan atas dasar suka sama suka, maka perbuatan seksual di lingkungan perguruan tinggi tidak melanggar Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi seharusnya dilaksanakan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi korban, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independen, kehati-hatian, konsisten, serta jaminan ketidakberulangan.

Kata kunci: Perguruan Tinggi, Kekerasan Seksual, Peraturan