Menelusuri Makna Kebencian Antar Golongan Dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Abstract
The role of information and communication technology in the era of globalization has placed it in a very strategic position because it presents a world without boundaries, distance, space, and time which has an impact on increasing productivity and efficiency. The reason for the freedom to express opinions in public as stated in Article 28 of the 1945 Constitution and strengthened by Law Number 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public, so that it can be used as an excuse for account owners to post anything in accordance with the law. their will. As a result, the war of ridicule and insults on social networks is getting bigger. Accounts that provoke will actually be more satisfied with hot comments commenting on the status of their account. Ethnicity, religion, race, and intergroup (SARA) are social elements that have an important role in human life, therefore, the freedom of each party must be respected and guaranteed. The freedom of every society in developing individuals or groups can make a person able to eliminate discrimination; violation of the rights of every community; coercion that would interfere with a person's freedom. For example, some cases of posting can break the relationship between people of the nation.
Keywords: Hate, Information; Electronic
Abstrak
Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Dengan adanya alasan kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum seperti yang tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sehingga dapat dijadikan alasan bagi para pemilik akun untuk memposting apapun sesuai kehendak mereka. Hasilnya, perang ejekan dan hinaan di jejaring sosial menjadi semakin besar. Akun yang memprovokasi justru akan semakin puas dengan komentar-komentar panas yang mengomentari status akunnya. Suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan elemen sosial yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, oleh sebab itu, kebebasan setiap pihak harus dihargai dan dijamin. Kebebasan setiap masyarakat dalam mengembangkan individu atau kelompok dapat menjadikan seseorang mampu meniadakan diskriminasi; pelanggaran terhadap hak setiap masyarakat; paksaan yang akan mengganggu kebebasan seseorang. Sebagai contoh beberapa kasus postingan yang dapat memecahkan hubungan antar umat berbangsa.
Kata Kunci: Kebencian; Informasi; Teknologi
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Amanwinata, Rukmana. 2016. “Sistem Pemerintahan Indonesia”, dalam Dialektika, Vol. 2, No. 2-2001, hal. 25, dalam Kamarusdiana, “Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia”, dalam Jurnal Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli.
Andi, Hamzah. 1987. Hukum Pidana Di Bidang Komputer, Jakarta: Sinar Grafika.
Chazawi, Adam; dan Ardi Ferdian, 2011, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Bayumedia Publishing, Malang, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi II).
Chazawi, Adami, 2016, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Media Nusa Creative, Malang.
Chazawi, Adami. 2016, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Cetakan II Edisi Revisi, Media Nusa Creative, Malang, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I), hal. 199.
I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal 8 (4), 11685-11695.
Kasim, Ifdhal. 2001, Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan, ELSAM, Jakarta.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusi, Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), (Jakarta: Komnas HAM, 2015), hal, 9
Makarim, E. 2003. Kompilasi Hukum Telematika, PT RajaGrafindo Persada.
Rivki, Herianto Batubara, Jumat 4 November 2016 “Petisi Proses Hukum Buni Yani Muncul, Diteken Lebih dari 50 Ribu Orang
Rongiyati, Sulasi. 2015. “Surat Edaran Kapolri Tentang Ujaran Kebencian: Menjaga Kebebasan Berpendapat Dan Harmonisasi Kemajemukan”, dalam Majalah Info Singkat Hukum, Hukum Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. VII, No. 21/I/P3DI/November.
Suhendar, S; Rezki, A; Yunus, NR. Legal Certainty in the Application of the Crime of Narcotics Abuse Judging from the Disparity of Judges' Decisions. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 9 (1).
Suhendar, S; Yunus, NR; A Rezki, 2022. A. Criminalization of Birth Certificate Forgery in Minors' Marriages. Mizan: Journal of Islamic Law 6 (1).
Taryono, T; Anggraeni, RRD; Yunus, NR; Rezki, A. Good Governance and Leadership; Sustainable National Development with Good Governance and Leadership in Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8 (2), 2021.
Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.
Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020).
Yusman, Y; Rezki, A; Yunus, NR. The Role of Workers Unions in the Effort to Fight for the Rights and Obligations of Workers in Companies Declared Bankrupt In Indonesia. JOURNAL of LEGAL RESEARCH 3 (1)
Zulhidayat, M; Razief, IB; Rezki, A; Yunus, NR. Comparison Of Legal Policies Against Racism In Football In Indonesia And The European Union. NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO, 11696-11705
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan payung hukum negara Indonesia pertama dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.
DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1676
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Yusman Yusman, Yusika Riendy, Anak Agung Dewi Utari

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Indexed by:
© Copyright CC BY-SA Mizan, p-ISSN: 2598-974X, e-ISSN: 2598-6252 |
Mizan: Journal of Islamic Law Published by Department of Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Tarbiyah, Universitas Ibn Khaldun Bogor in partnership with Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) DKI Jakarta.
Editorial Office:
FAI Building, 1st Floor, Department of Ahwal Al-Syakhsiyyah, Kedung Badak, Bogor City, West Java, Indonesia 16162 Phone/Fax. 0251-849529, Email: Mizan@uika-bogor.ac.id