Sanksi Hukum Bagi Suami Yang Menelantarkan Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)

Abstract

The breakup of the marriage bond between husband and wife due to divorce does not actually become a barrier for both parents to escape their responsibilities towards their children. A father is still burdened with the same responsibility for his child in terms of providing maintenance as well as being the legal guardian of his daughter. Deliberate neglect of children is not only in the form of neglecting the child's livelihood but also all forms of actions that decide the rights of the child that he should get from his parents. Therefore, the purpose of this study is to find out about the rights of a child after parental divorce, legal sanctions for fathers who abandon children, and the similarities and differences between Islamic law and positive law regarding legal sanctions for fathers who abandon children after divorce. In conducting the research the author uses a normative juridical approach with a comparative descriptive research method. The data in this study are sourced from primary and secondary data which include; the Quran hadith, laws, law books, and the Criminal Code. The results showed that child neglect is an act that is prohibited and classified as a criminal act listed in Law no. 23 of 2004. In Islamic law and positive law, child neglect can be subject to sanctions and has a bad impact on children. The two laws clearly state that every crime will be recompensed in kind. Sanctions for child neglect in positive law are in the form of imprisonment or fines. Islam categorizes this action into Jarimah ta`zir whose form and level are left to ulil amri or the party authorized to determine the punishment.

Keywords: Legal Sanctions; Child Abandonment; Divorce

Abstrak.

Putusnya ikatan Pernikahan antara suami dan istri akibat perceraian sejatinya tidak menjadi penghalang bagi kedua orang tua untuk berlepas diri dari tanggung jawab terhadap anaknya. Seorang ayah masih dibebani tanggung jawab yang sama atas anaknya dalam hal pemberian nafkah serta menjadi wali yang sah bagi putrinya. Tindakan penelantaran anak yang dilakukan dengan penuh kesengajaan tidak hanya berupa pengabaian nafkah bagi anak, namun juga segala bentuk tindakan yang memutuskan hak-hak atas diri anak yang seharusnya ia dapatkan dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tentang hak-hak seorang anak pasca perceraian orang tua, sanksi hukum bagi ayah yang menelantarkan anak serta persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif mengenai sanksi hukum bagi ayah yang menelantarkan anak pasca perceraian. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis normative  dengan metode penelitian deskriptif komparatif. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder yang meliputi; quran  hadits, Undang-undang, buku hukum dan KUHP. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penelantaran anak merupakan suatu tindakan yang dilarang dan tergolong sebagai suatu tindak pidana yang tercantum dalam UU no 23 tahun 2004. Dalam hukum Islam maupun hukum positif penelantaran  anak dapat di kenakan sanksi dan mempunyai dampak yang buruk pada anak. Kedua hukum tersebut dengan tegas menerangkan bahwa setiap tindakan kejahatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Sanksi pada tindakan penelantaran anak dalam hukum positif berupa penjara maupun denda. Adapun Islam mengkategorikan tindakan ini  kedalam jarimah ta`zir yang bentuk dan kadarnya diserahkan pada ulil amri atau pihak yang berwenang menetapkan hukuman. 

Kata Kunci: Sanksi Hukum; Penelantaran Anak; Perceraian