Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati Di Indonesia Dalam Pendekatan Teori Kepastian Hukum dan Maqasid Al Syariah Suatu Kajian Perbandingan
Abstract
The number of cases of death row convicts in Indonesia waiting to be executed has caused unrest. This is because many people think that the length of waiting period received by the convicts is contrary to human rights and one of the maqasid al-syariah concepts, namely hifz nafs. In addition, the length of the waiting period received by the death row inmate is also echoed which can result in a double sentence. The method used in this study is a qualitative research method with a literature approach. The results of the study stated that the absence of regulations governing the waiting period for executions for death row convicts indirectly made the death row convicts receive two sentences, namely imprisonment during the death penalty waiting period and death penalty after the execution time was determined in a previously unknown time.
Keywords: Waiting Period; Dead execusion; Legal certainty; Maqasid Al Sayriah
Abstrak
Banyaknya kasus terpidana mati di Indonesia yang sedang menunggu untuk dieksekusi menimbulkan keresahan. Hal ini disebabkan banyak masyarakat yang menganggap bahwasanya lamanya masa tunggu yang diterima oleh terpidan amati tersebut bertentangan dengan HAM dan salah satu konsep maqasid al-syariah yaitu hifz nafs. Selain itu, lamanya masa tunggu yang diterima oleh terpidana mati juga digaung-gaungkan dapat mengakibatkan terjadinya hukuman ganda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literature. Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak adanya peraturan yang mengatur tentang batas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati secara tidak langsung membuat terpidana mati mendapatkan dua hukuman yaitu pidana penjara selama masa tunggu eksekusi mati dan pidana mati setelah waktu eksekusi ditentukan dalam waktu yang belum diketahui sebelumnya.
Kata Kunci: Masa Tunggu; Eksekusi Mati; Kepastian Hukum; Maqasid Al Sayriah
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Algipahla Ismail, “Analisis Aturan Masa Tunggu Pelaksanaan Eksekusi Mati Bagi Terpidana yang Sudah Divonis Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum”, Bandung, Universitas Islam Bandung, 2019.
Algipahla Ismail, “Analisis Aturan Masa Tunggu Pelaksanaan Eksekusi Mati Bagi Terpidana yang Sudah Divonis Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum”, Bandung, Universitas Islam Bandung, 2019.
Amnesty International, Laporan Global Amnesty International: Hukuman dan Eksekusi Mati 2020 Amnesty International, 2021, amnesty.org.
Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN) dkk., “Death Penalty in Malaysia,” Ensemble contre la peine de mort (ECPM), Maret 2018.
Arik Tamaja, Pasek Diantha, dan Budi Ariska, “Analisis Yuridis Hukuman Mati Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia Dari Sudut Pnadang Hukum Hak Asasi Manusia Internasional,”
BT. Mohamed Fadzil, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Hukuman Mati Menurut Undang-Undang di Malaysia,” .
Efendi, “Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan,”.
Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik,
Fatrian Larasanti, “Eksekusi Pidana Mati Terhadap Narapidana yang Mengalami Sakit Kronis,”.
Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah, "Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus", Pertama (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h. 354–55.
Imran, “Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqasid Al-Syariah dan Keadilan,” h. 187.
Isma Nurillah Ahma, “Moratorium Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, t.t.
Rizka Fatrian Larasanti, “Eksekusi Pidana Mati Terhadap Narapidana yang Mengalami Sakit Kronis,” Jurist-Diction Vol 2 No.5 (1 September 2019).
Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Waluyo,h. 13.
Website
Kompas.com, “538 Terpidana Mati Tengah Tunggu Eksekusi, Empat di Antaranya Sudah Menunggu Lebih dari 20 Tahun,” Kompas.com, Oktober 2020, diakses pada 3 April 2021, Pukul 10.37, https://nasional.kompas.com/read/2020/10/08/17555811/538-terpidana-mati-tengah-tunggu-eksekusi-empat-di-antaranya-sudah-menunggu.
Peraturan Perundang-undangan
Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Oktober 2002.
Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No. B-235/E/3/1994.”
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.
DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1624
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Muhammad Ishar Helmi, Dian Ayu Refriani
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Indexed by:
© Copyright CC BY-SA Mizan, p-ISSN: 2598-974X, e-ISSN: 2598-6252 |
Mizan: Journal of Islamic Law Published by Department of Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Tarbiyah, Universitas Ibn Khaldun Bogor in partnership with Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) DKI Jakarta.
Editorial Office:
FAI Building, 1st Floor, Department of Ahwal Al-Syakhsiyyah, Kedung Badak, Bogor City, West Java, Indonesia 16162 Phone/Fax. 0251-849529, Email: Mizan@uika-bogor.ac.id