Selisik Upaya Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi Di Kota Tangerang Selatan Banten
Abstract
Abstract:
The rise of corruption and gratification in Indonesia has caused this country to be ranked 97th out of 176 countries in this crime. Such thing inspired the City Administration of South Tangerang, Banten to make efforts to prevent corruption and gratification within the State Civil Apparatus (ASN) and government officials in this region. These efforts are the Issuance of Mayor Regulation Number 17 of 2017 and the Mayor's Decree which regulates gratification Number 700 / Kep.188-Huk / 2015. These efforts were carried out intensively and significantly succeeded in preventing corruption and gratification in the South Tangerang Government area, although there were some things that still needed to be improved. Among the obstacles to preventing corruption and gratification in South Tangerang are religious and ethical education and several other obstacles.
Keywords: Corruption Prevention, Gratification, South Tangerang
Abstrak:
Maraknya korupsi dan gratifikasi di Indonesia menyebabkan negeri ini masih terpuruk ke peringkat 97 dari 176 negara di dunia dalam tindak pidana ini. Hal seperti itu menginspirasi Pemerintah Kota Administratif Tangerang Selatan, Banten untuk melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi dan gratifikasi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat pemerintah di wilayah ini. Upaya-upaya tersebut adalah Penerbitan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2017 dan Keputusan Walikota yang mengatur tentang gratifikasi Nomor 700/Kep.188-Huk/2015. Upaya-upaya tersebut dilakukan secara intensif dan berhasil secara signifikan dalam pencegahan korupsi dan gratifikasi di wilayah Pemerintahan Tangerang Selatan, meskipun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Di antara kendala pencegahan korupsi dan gratifikasi di Tangerang Selatan adalah pendidikan agama dan etika dan beberapa kendala lainnya.
Kata Kunci: Pencegahan Korupsi, Gratifikasi, Tangerang Selatan
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Bambang, Sunggono. Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
Chazawi, Adami. Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia,. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
Hadayadiningrat, Soewarno. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management. Jakarta: Yayasan Idayu, 1980.
Hafidz Arsyad, Jawade. Korupsi dalam Prespektif HAN (Hukum Administrasi Negara). Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Hamzah, Andi. Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Jakarta: PT Gramedia, 1984.
Hamzah, Jur. Andi. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
Kaligis, O.C. Dasar Hukum Mengadili Kebijakan Publik. Bandung: P.T. Alumni, 2012.
Kligaard, Robert, dkk. Menuntun Pemberantasan Korupsi (dalam pemerintah daerah). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
Komaruddin, Ensiklopedia Managemen, cet ke-1. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
Komisi Pemberantasan Korupsi. Buku Saku Memahami Gratifikasi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2014.
Lopa, Baharuddin. Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2001.
Maheka, Arya. Mengenal dan Memberantas Korupsi. Jakarta: Veteran III, tt.
Manan, Bagir. Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia. Jakarta: Ind-Hill Co, 1992.
Martoyo, Managemen Sumber Daya Manusia, Edisi ke-5. Yogyakarta: BPFE, 2000.
Nawawi Arief, Barda. Kapita Selekta Hukum Pidana, cet. Ke-I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
Nugroho, Riant. Metode Penelitian Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
P. Robbins, Stephen, A. Judge Timothy. Perilaku Organisasi (Organizational Behavior), Buku 1, Penerjemah Diana Angelica, Ria Cahyani dkk, Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
P. Sibuea, Hotma. Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
Pope, Jeremy. 2003. Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas) dengan judul asli Confloring Corruption: Element of Nation Integrity System, by Jeremy Pope. Diringkas oleh TJahjono EP. Jakarta: Transparancy International Indonesia
Prasetyo, Pius S. Korupsi dan Integritas Dalam ragam Perspektif. Jakarta: Pusat Studi Indonesia-Arab PSIA, 2013.
Prinst, Darwan. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
Ranggawidjaja, Rosidi. Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 1998.
Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
Ruslan, Dadan. Gratifikasi Dalam Tinjauan Hukum Islam. Skripsi S1 Universitas Islam Neger Syarf Hidayatullah Jakarta, 2014.
Saidi, Anas, dkk. Pemberantasan Korupsi Dan Pemerintahan Yang Bersih. Jakarta: LIPI Press.,2006.
SF Marbun. Peradilan Administratif Negara dan Upaya Administratif di Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press, 2011.
Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjaun singkat). Jakarta: Rajawali Press, 2011.
Soekanto, Soejono. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
Sunindhia, Y.W. Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
Surachmin, Suhandi Cahaya. Strategi & Teknik Korupsi mengetahui untuk mencegah. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Tim Redaksi Fokus Media. Himpunan Peraturan Peundang-Undangan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Fokus Media, 2008.
Wibawa, Samodra dkk. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992.
Bahan Perundang-Undangan
Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 700/Kep.188—Huk/2015, Tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Di Lingkungan Kota Tangerang Selatan
Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Bahan Online
https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum /18/06/22/papygi409-kpk-terima-798-laporan-gratifikasi-senilai-rp-72-miliar (Sabtu 23 June 2018 02:18 WIB).
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dalam Jaringan. Diakses dari https://kbbi.web.id/legitimasi diakses pada 5 Mei 2018 pukul 20.00 wib.
Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan 2015 “Menolak Surut”, (Jakarta: Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK, 2015). diakses tanggal 23 April 2018 pukul.20.00 WIB dari https://www.kpk.go.id
Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan 2016 “Hingga Kebawah Permukaan”. diakses tanggal 23 April 2018 pukul.20.00 WIB dari https://www.kpk.go.id
Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan 2017 “Dari Indonesia untuk Indonesia”. diakses tanggal 23 April 2018 pukul.20.00 WIB dari https://www.kpk.go.id
Kota Tangerang Selatan, “Pemkot Tangsel Perkuat Pencegahan Korupsi” diakses tanggal 26 Aprill 2018 pukul 16.30 WIB dari https://metaonline.id/pemkot-tangsel-perkuat-pencegahan-korupsi/
Kota Tangerang Selatan, “Profil Kota Tangerang Selatan” diakses tanggal 9 Maret 2018 pukul 16.30 WIB dari https://id.wikipedia.org/
Pemerintah Kota Tangerang Selatan, “Faktor Meningkatnya Korupsi” diakses tanggal 5 Mei 2018 pukul.20.00 WIB https://www.tangerangselatankota.go.id/pemkot-tangerang-paparkan-rencana-aksi-pemberantasan-korupsi-terintegrasi.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan, “Letak Tangerang Selatan” diakses tanggal 9 Maret 2018 pukul 16.30 WIB dari https://www.tangerangselatankota.go.id
Pemerintah Kota Tangerang Selatan, “Sejarah Tangerang Selatan” diakses tanggal 9 Maret 2018 pukul 16.30 WIB dari https://www.tangerangselatankota.go.id
Pemerintah Kota Tangerang Selatan, “Upaya pencegahan KKN” diakses tanggal 5 Mei 20178 pukul.20.00 WIB http://tangerangkota.go.id/pemkot-tangerang-paparkan-rencana-aksi-pemberantasan-korupsi-terintegrasi.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan, “Visi dan Misi Tangerang Selatan” diakses tanggal 9 Maret 2018 pukul 16.30 WIB dari https://www.tangerangselatankota.go.id
Penanggulangan KKN di Tangsel, “Kerjasama KPK dengan tangsel” diakses tanggal 10 April 2018 pukul.21.00 WIB dari https://kabartangsel.com/tag/kpk/
Supriyadi Ahmad, “Dari Mahar Politik hingga Mental Politik Transaksional: Kajian Komparatif Tentang Korupsi Di Era Milenial Indonesia”, dalam Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun UIKA Bogor Vol. 5 No.1, 2017.
DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.211
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Supriyadi Ahmad, Yuniati Nuraini
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Indexed by:
© Copyright CC BY-SA Mizan, p-ISSN: 2598-974X, e-ISSN: 2598-6252 |
Mizan: Journal of Islamic Law Published by Department of Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Tarbiyah, Universitas Ibn Khaldun Bogor in partnership with Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) DKI Jakarta.
Editorial Office:
FAI Building, 1st Floor, Department of Ahwal Al-Syakhsiyyah, Kedung Badak, Bogor City, West Java, Indonesia 16162 Phone/Fax. 0251-849529, Email: Mizan@uika-bogor.ac.id